KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia meluncurkan program ambisius untuk memberdayakan desa wisata melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tiga desa terpilih menjadi proyek percontohan: Desa Wisata Keciput (Belitung, Bangka Belitung), Desa Wisata Jeruju Besar (Kubu Raya, Kalimantan Barat), dan Desa Wisata Taman Martani (Sleman, DIY). Ketiga desa ini menjadi bagian dari 80 desa wisata yang akan mengikuti proyek percontohan ini, serta termasuk dalam 100 proyek percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nasional.
Langkah ini diinisiasi oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang melihat potensi besar koperasi dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Ia menekankan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di tingkat desa, khususnya desa wisata. Lebih dari 6.100 desa wisata aktif di Indonesia akan mendapat manfaat dari program ini, dengan harapan dapat menjangkau lebih dari 6.000 desa wisata di masa depan.
Salah satu fokus utama program ini adalah peningkatan status Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi pengelola Koperasi Merah Putih. Hal ini akan memperkuat kelembagaan di desa, menghubungkan Pokdarwis dengan koperasi, dan membuka akses pembiayaan serta pasar yang lebih luas bagi pelaku wisata lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa wisata. Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU), menjadi kunci keberhasilan program ini.
Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, “Dengan 6.100 lebih desa wisata yang aktif, kami melihat peluang besar untuk menyatukan gerakan koperasi dengan pengelolaan pariwisata.” Program ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, pelestarian budaya dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, serta promosi wisata berbasis komunitas. Lebih lanjut, Koperasi Desa Merah Putih akan memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha di destinasi wisata, menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat dan adil, yang melibatkan petani, pengrajin, penyedia akomodasi, kuliner, dan pemandu wisata.
Program Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Presiden Prabowo Subianto sendiri meluncurkan program “Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)” di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Beliau menekankan bahwa koperasi merupakan alat perjuangan rakyat kecil untuk memperkuat ekonomi mereka dan memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini merupakan gerakan nasional strategis. Lebih dari sekadar legalitas, koperasi-koperasi ini akan didukung oleh infrastruktur nyata, termasuk gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, dan fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa. “Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa 80 ribu,” ujar Presiden Prabowo.
Baca juga: Aktivitas di Desa Wisata Keciput, Belajar Membatik hingga Snorkeling
Baca juga: 5 Desa Wisata Indonesia Pemenang ASEAN Tourism Awards 2025 yang Wajib Dikunjungi
Baca juga: Desa Wisata Tetap Jadi Program Unggulan Pengembangan Pariwisata Indonesia
Ringkasan
Pemerintah Indonesia meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memberdayakan desa wisata, dengan tiga desa percontohan: Keciput (Belitung), Jeruju Besar (Kalimantan Barat), dan Taman Martani (DIY). Program ini bertujuan menciptakan ekonomi desa yang adil dan berkelanjutan, meningkatkan status Pokdarwis menjadi pengelola koperasi, serta membuka akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas bagi UMKM.
Fokus utama adalah peningkatan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur, pelestarian budaya, penciptaan lapangan kerja, dan promosi wisata berbasis komunitas. Koperasi ini akan memfasilitasi kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata dan merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan nasional, didukung oleh infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan dan fasilitas pinjaman mikro.