Jakarta – Geopark Kaldera Toba, permata kebanggaan Indonesia, kini berjuang keras untuk mendapatkan kembali “kartu hijau” dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) setelah menerima “kartu kuning” pada tahun 2023. Indonesia diberikan tenggat waktu dua tahun, hingga awal Juli 2025, sebelum proses revalidasi untuk mempertahankan statusnya sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks. Ini adalah momen krusial untuk masa depan warisan geologi dan budaya di sekitar Danau Toba.
Merespons tantangan ini, berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga pemerintah kabupaten/kota di sekitar Danau Toba bersatu padu. Fokus utama mereka adalah menindaklanjuti dan menuntaskan perbaikan sesuai catatan penting yang diberikan UNESCO setelah kunjungan tim penilai pada akhir Agustus 2023. Koordinasi lintas sektor ini menunjukkan komitmen serius dalam menjaga reputasi global Kaldera Toba.
Upaya Membenahi Kaldera Toba Geopark
Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, sebuah site plan komprehensif telah disusun oleh Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark bersama Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Sumatera Utara. Dokumen strategis ini merinci berbagai informasi dan kegiatan yang akan dilakukan di kawasan Kaldera Toba sepanjang tahun 2023–2024, sebagai jawaban konkret atas evaluasi dan masukan dari UNESCO. Rencana ini menjadi peta jalan menuju perbaikan yang terstruktur.
Secara material, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 56,6 miliar untuk tahun 2024. Dana besar ini ditujukan untuk membangun serta meningkatkan sarana amenitas dan atraksi pariwisata, baik di kawasan bahari maupun non-bahari. Cakupan alokasi ini meluas hingga ke wilayah-wilayah budaya di delapan kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Secara spesifik, untuk mendukung visibilitas geopark, dana tersebut akan digunakan untuk membangun gapura utama, totem, dan panel situs di Geosite Silalahi, Kabupaten Dairi, yang berperan penting dalam memberikan informasi dan pengalaman visual bagi pengunjung.
Selain pembangunan fisik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pengelola Kaldera Toba juga telah sukses menggelar Seminar Internasional “The 1st International Conference on Geotourism Destination – Toba Caldera UNESCO Global Geopark” di Parapat, Simalungun, pada Selasa, 8 Juli 2025. Acara bergengsi ini menghadirkan pembicara ahli seperti Soojae Lee (Asesor UNESCO Global Geopark), Nordiana Nordin (Deputy Manager Langkawi UNESCO Global Geopark), dan Dermawan Sitompul (Dosen Geologi Institut Teknologi Medan). Seminar ini menjadi wadah penting untuk diplomasi akademik dan penguatan posisi Kaldera Toba di mata komunitas geopark internasional, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam pengelolaan kawasan.
Rekomendasi UNESCO untuk Kaldera Toba
UNESCO memberikan sejumlah rekomendasi penting, baik yang bersifat teknis maupun strategis, untuk pengembangan Kaldera Toba. Pertama, diversifikasi cerita geologi menjadi krusial. Setiap situs tidak hanya harus menjadi objek visual semata, tetapi juga mampu menghadirkan narasi edukatif yang menarik dan mudah dipahami masyarakat umum. Penjelasan yang dibuat sederhana, terstruktur, dan tersedia dalam berbagai bahasa akan memastikan jangkauan edukasi yang lebih luas, terutama bagi wisatawan internasional.
Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas survei geologi. Tujuannya adalah untuk menemukan dan menetapkan lebih banyak situs yang layak dimasukkan ke dalam jaringan geopark Kaldera Toba. Ketiga, identifikasi dan inventarisasi warisan alam, budaya, dan tak benda di sekitar Danau Toba secara komprehensif juga menjadi prioritas. Hal ini akan memperkaya nilai universal geopark.
Keempat, dan tak kalah penting, narasi dari seluruh situs yang ada perlu dihubungkan menjadi satu alur cerita yang komprehensif. Penyatuan cerita ini sangat diperlukan agar geopark Kaldera Toba tidak terkesan sebagai bagian-bagian yang terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan cerita besar yang mengangkat nilai geologi dan budaya yang kaya di sekitar lokasi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, secara khusus menekankan pentingnya pembaruan konten di media sosial, panel situs, hingga brosur promosi. Ia menyarankan agar semua materi tersebut menggunakan bahasa Inggris atau bahasa ketiga lainnya untuk memperluas jangkauan edukasi, tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara. Selain itu, pengelola kawasan Kaldera Toba juga diharapkan aktif menjalin kolaborasi dengan geopark lain, baik di dalam negeri maupun dalam jaringan Asia Pacific Geoparks Network (APGN) dan Global Geoparks Network (GGN). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan kawasan geopark secara berkelanjutan dan bertukar praktik terbaik.
Mengapa Status Geopark Sangat Penting?
Status yang diberikan oleh UNESCO bukan semata untuk gengsi atau prestise belaka; ini memiliki implikasi mendalam. Jika Kaldera Toba gagal memperbaiki diri hingga masa revalidasi yang dijadwalkan pada 21 Juli 2025, status geopark bisa dicabut. Dampak dari pencabutan status ini akan sangat signifikan, baik dari sisi pariwisata, upaya konservasi, hingga ekonomi lokal yang bergantung pada sektor ini.
Citra Kaldera Toba sebagai destinasi kelas dunia yang diakui secara internasional bisa menurun drastis. Akibatnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi berkurang, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat lokal. Lebih jauh, akses terhadap dana bantuan internasional dan program-program konservasi yang vital juga berpotensi dihentikan. Yang paling krusial, pencabutan status ini bisa menjadi catatan buruk bagi komitmen Indonesia terhadap pelestarian alam dan budaya, mengikis kepercayaan global terhadap upaya konservasi di Tanah Air.
SITI LABIBAH FITRIANA
Pilihan Editor: 6 Saran UNESCO untuk Pengembangan Geopark Kaldera Toba
Ringkasan
Geopark Kaldera Toba tengah berjuang untuk mempertahankan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark setelah menerima “kartu kuning” pada tahun 2023, dengan tenggat waktu revalidasi hingga Juli 2025. Menanggapi hal ini, berbagai pemangku kepentingan bersatu padu menindaklanjuti perbaikan sesuai catatan UNESCO dan menyusun rencana komprehensif. Pemerintah juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56,6 miliar untuk tahun 2024 guna membangun serta meningkatkan sarana amenitas dan atraksi pariwisata.
UNESCO merekomendasikan diversifikasi dan penyederhanaan cerita geologi di setiap situs, perluasan survei geologi, serta inventarisasi warisan alam dan budaya. Penting juga untuk menghubungkan narasi seluruh situs agar menjadi satu alur cerita yang komprehensif, serta memperbarui konten promosi dalam berbagai bahasa. Status UNESCO sangat krusial bagi citra, pariwisata, upaya konservasi, dan ekonomi lokal Kaldera Toba, karena pencabutan status akan berdampak signifikan pada aspek-aspek tersebut.