Overtourism Bali: Wamenparekraf Ungkap Solusi & Rencana Pemerintah!

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa persepsi overtourism di Bali sesungguhnya adalah isu yang masih sensitif. Menurutnya, kondisi yang sebenarnya terjadi bukanlah kelebihan kapasitas wisatawan, melainkan konsentrasi aktivitas turis yang masih terpusat di wilayah Bali bagian selatan. Padahal, overtourism sendiri merujuk pada situasi di mana jumlah pengunjung suatu destinasi melampaui kemampuan daya dukung lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Fenomena ini tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan budaya setempat.

Dalam upaya pemerataan kunjungan wisatawan, Ni Luh Puspa mengungkapkan strategi mendasar untuk menyebarkan arus turis hingga ke Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Salah satu inisiatif kunci adalah peluncuran paket wisata “3B” bersama industri pariwisata, yang meliputi rute Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara. Paket ini menargetkan 10 persen dari total wisatawan yang datang ke Bali, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, dengan memanfaatkan jalur masuk dari Banyuwangi. Pemilihan Pantai Lovina di Bali Utara sebagai pusat aktivasi program menjadi sangat strategis, sebab Ni Luh Puspa ingin memperkuat posisi Lovina sebagai “center“-nya destinasi di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari strategi ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengaktivasi program Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Inisiatif ini digagas sebagai katalis untuk mendorong penyebaran wisatawan dari wilayah Bali Selatan ke Bali Utara, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi pariwisata yang lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Wamenpar Ni Luh Puspa menekankan pentingnya menciptakan inisiatif yang dapat mengangkat nama suatu tempat, dan GWB dipilih sebagai salah satunya di Pantai Lovina.

Kebersihan destinasi menjadi faktor krusial dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas. Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa kesan pertama wisatawan terhadap kebersihan suatu tempat sangat memengaruhi keinginan mereka untuk merasa nyaman dan betah. “Ketika baru dilantik, saya sudah mendapatkan banyak sekali pesan bahwa destinasi kita kotor, toilet tidak bersih, dan sebagainya. Hingga akhirnya kami buatlah Gerakan Wisata Bersih,” ungkapnya. GWB dirancang sebagai gerakan kolektif untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia, menjadikannya lebih aman dan sehat bagi wisatawan.

Dalam implementasinya, “Gerakan Wisata Bersih” dari Kemenpar menginisiasi beragam kegiatan menarik dan bermanfaat. Selain aksi bersih-bersih massal di destinasi wisata, program ini juga mencakup edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran wisatawan serta masyarakat lokal. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan ramah lingkungan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, juga menjadi bagian integral guna menciptakan solusi yang berkelanjutan. Program ini secara strategis diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek “health and hygiene” dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI).

Kegiatan Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pantai Lovina sendiri berhasil mengumpulkan sekitar 500 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, komunitas, asosiasi, mitra kolaborasi, hingga masyarakat lokal. Sampah yang terkumpul kemudian dikirim ke Tempat Pengolahan Sementara (TPS) untuk proses pemilahan dan pengolahan lanjutan, sesuai standar pengelolaan sampah terpadu. Ni Luh Puspa berharap aktivasi GWB di destinasi dapat benar-benar menjadi sebuah gerakan yang menumbuhkan kesadaran kolektif. “Saya bermimpi bagaimana kalau setiap destinasi yang diaktivasi GWB bisa setiap bulan melakukan kegiatan bersih-bersih, tidak hanya bersama masyarakat, pelaku industri, tapi juga mengajak wisatawan,” pungkasnya, menggarisbawahi visi jangka panjang untuk pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab.