Pesonakota.com –, Jakarta – Legalisasi ganja yang sempat menjadi daya tarik wisata Thailand, kini justru menuai keluhan, terutama di Phuket. Pulau yang dulunya populer ini, kini menghadapi masalah baru: penggunaan ganja secara bebas yang mengganggu wisatawan.
Banyak turis yang merasa tidak nyaman dengan pemandangan dan aroma ganja di ruang publik. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan wisata di Phuket untuk mengusulkan zonasi khusus, sebagai upaya menekan keluhan terkait penggunaan ganja untuk rekreasi. Seperti yang dilansir oleh Bangkok Post pada Jumat, 20 Juni 2025, meluasnya penggunaan ganja di pulau wisata yang kini memiliki sekitar 1.500 toko ganja berlisensi, mulai memberikan dampak negatif bagi citra pariwisata Thailand.
Menanggapi laporan tersebut, pejabat setempat telah bertemu dengan perwakilan sektor swasta pada Kamis, 19 Juni 2025. Senator Parinya Wongcherdkwan menerima langsung keluhan dari masyarakat terkait penggunaan ganja untuk rekreasi, khususnya di area-area wisata seperti Patong.
Kekhawatiran Wisatawan Keluarga
Warga Phuket mengungkapkan bahwa banyak keluarga yang menghindari tempat-tempat tertentu karena terganggu oleh asap ganja. Selain itu, penjualan makanan yang mengandung ganja, seperti kue, brownies, dan jeli, juga menjadi perhatian, karena berpotensi membahayakan anak-anak jika dikonsumsi secara tidak sengaja.
Polisi dari kantor polisi Patong, dalam berbagai operasi bersama dengan pejabat kesehatan masyarakat, telah menemukan dan menangkap sejumlah pemilik toko yang menjual produk-produk tersebut tanpa izin yang sah. Satjapon Thongsom, wakil ketua Kamar Dagang Phuket, menambahkan bahwa beberapa toko yang memiliki izin pun mendapatkan keluhan dari restoran-restoran di sekitarnya.
Asosiasi Turis Phuket juga menyampaikan bahwa agen tur dari berbagai negara telah menginformasikan anggotanya bahwa Thailand kini diasosiasikan dengan tingginya tingkat penggunaan ganja. Citra ini dinilai kurang menarik bagi wisatawan keluarga yang menjadi target pasar penting.
Penggunaan Ganja Dikontrol
Untuk mengatasi masalah ini, sektor swasta mengusulkan agar pihak berwenang memperketat pengawasan terhadap ganja, salah satunya dengan membatasi jumlah lokasi yang diperbolehkan untuk penggunaan ganja. Data dari kantor kesehatan masyarakat provinsi menunjukkan bahwa saat ini terdapat 1.495 toko ganja di Phuket, dengan rincian 752 toko di distrik Muang, 520 di distrik Kathu, dan 223 di distrik Thalang.
Thailand menjadi negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja pada tahun 2022. Namun, hingga kini, negara ini masih berjuang untuk mengatur dan membatasi penggunaannya secara efektif. Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai (BJT) saat itu, memiliki visi untuk menciptakan ekonomi ganja dengan mengeluarkan pengumuman menteri yang menghapus ganja dari daftar narkotika, ketika ia menjabat sebagai menteri kesehatan masyarakat.
Namun, ketiadaan undang-undang dan peraturan yang jelas telah menyebabkan situasi yang kurang terkendali. Tiga tahun berselang, undang-undang yang mengatur ganja masih belum disahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa isu ini belum menjadi prioritas utama, terutama di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.
Pada bulan Mei lalu, Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Thepsutin menyampaikan bahwa pengguna ganja di Thailand nantinya akan diwajibkan untuk memiliki sertifikat medis, jika rancangan undang-undang yang diajukan oleh Partai Pheu Thai yang berkuasa disetujui. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan ganja hanya diperuntukkan bagi keperluan medis.
Pilihan Editor: Tinggalkan Thailand, Turis Cina Pilih Liburan ke Negara Ini
Ringkasan
Legalisasi ganja di Thailand, khususnya Phuket, kini menimbulkan keluhan dari wisatawan yang merasa tidak nyaman dengan penggunaan bebas di ruang publik. Pemandangan dan aroma ganja, serta kekhawatiran atas makanan mengandung ganja, telah mengganggu citra pariwisata pulau tersebut dan membuat wisatawan keluarga menjauh. Perusahaan wisata dan sektor swasta di Phuket mengusulkan zonasi khusus serta kontrol lebih ketat untuk mengatasi dampak negatif ini.
Meskipun Thailand mendekriminalisasi ganja pada tahun 2022, ketiadaan undang-undang dan peraturan yang jelas telah menyebabkan situasi kurang terkendali, dengan ribuan toko ganja berlisensi. Oleh karena itu, para pejabat setempat kini berencana untuk mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pengguna ganja memiliki sertifikat medis, dengan tujuan membatasi penggunaan hanya untuk keperluan medis.