Wayag Raja Ampat Ditutup! Ini yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Liburan

Pesonakota.com – , JakartaPulau Wayag, salah satu ikon destinasi wisata bahari di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan. Penutupan akses ke gugusan pulau karst yang memukau di Distrik Waigeo Barat Kepulauan ini diberlakukan akibat adanya pemalangan oleh masyarakat setempat.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menegaskan bahwa pembatasan atau penghentian sementara aktivitas wisata di Pulau Wayag bertujuan untuk mengantisipasi potensi insiden yang tidak diinginkan terhadap wisatawan. “Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigeo Barat Kepulauan ditutup sementara,” ujarnya di Sorong, pada Kamis, 12 Juni 2025.Wayag Raja Ampat Ditutup! Ini yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Liburan 1

Warga Memalang Akses ke Wayag

Aksi pemalangan akses ke Wayag ini merupakan respons langsung pasca-penetapan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri pada Senin, 9 Juni 2024, Presiden mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Perusahaan-perusahaan yang terdampak pencabutan IUP tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining (KSM).

Sebagai dampak dari keputusan penting tersebut, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dan memperoleh manfaat dari keberadaan PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM sebagai karyawan kini melancarkan pemalangan. Mereka memblokir akses menuju spot wisata vital di Wayag, menyuarakan kekhawatiran dan aspirasi mereka terhadap masa depan mata pencarian yang terdampak.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melakukan upaya konkret. Salah satunya dengan melaksanakan kunjungan langsung ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada Rabu, 11 Juni. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau kondisi di lapangan dan sekaligus mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang terdampak.

“Kami sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka, itulah yang akan kami bahas dalam kegiatan gelar tikar adat,” jelas Bupati Orideko Burdam. Menurutnya, segala persoalan yang muncul harus diselesaikan secara bijaksana untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang terkena dampak penutupan tambang nikel tersebut.

“Saya minta, mari kita hindari konflik, kita mengedepankan komunikasi yang baik. Tapi pada intinya nanti kita dalam waktu dekat kita gelar tikar adat untuk mencari solusi konkret,” tegas Bupati Raja Ampat itu, menekankan pentingnya dialog untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi semua pihak.

Turis Diusir

Sebelum insiden penutupan ini, ketegangan di kawasan ekowisata Raja Ampat sempat mencuat ke permukaan melalui sebuah video yang viral di media sosial. Video yang beredar di reels #FolkKonoha itu menampilkan sejumlah orang mengenakan kaus hitam yang berteriak di dekat kapal berpenumpang wisatawan asing, dengan tegas menyerukan agar para turis segera meninggalkan wilayah mereka.

Sumber Tempo di Raja Ampat mengonfirmasi bahwa peristiwa pengusiran turis tersebut terjadi di Pulau Wayag, yang merupakan wilayah utara Raja Ampat. Para pelaku pengusiran diketahui berasal dari warga sekitar Wayag, mengindikasikan adanya ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat setempat.

Sebagai salah satu ikon tak terbantahkan Raja Ampat, Wayag dikenal luas karena keindahan alamnya yang luar biasa. Pulau ini memukau dengan hamparan pasir putihnya yang lembut serta gugusan bukit dan gunung karst yang menjulang megah di tengah birunya laut. Dari puncaknya, pengunjung dapat menikmati panorama laut Raja Ampat yang terhampar luas, menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia.

Antara dan Martha Warta Silaban berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Tradisi Sasi dari Raja Ampat

Ringkasan

Pulau Wayag, ikon wisata Raja Ampat, kini ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan akibat pemalangan akses oleh masyarakat setempat. Bupati Raja Ampat menegaskan penutupan ini bertujuan mengantisipasi insiden tidak diinginkan terhadap wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut.

Aksi pemalangan ini merupakan respons masyarakat pasca-pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat oleh Presiden. Warga yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan tambang yang IUP-nya dicabut kini menyuarakan kekhawatiran mereka. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah mendengarkan aspirasi warga dan berencana mengadakan musyawarah adat untuk mencari solusi atas persoalan ini.